Depok, PRESISI-NEWS
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memanfaatkan masa reses secara perorangan yang dilakukan pada tanggal 19 hingga 23 Mei baru-baru ini untuk bertemu dengan konstituennya. Reses merupakan kegiatan di luar masa sidang anggota DPR sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi konstituen serta masyarakat umum di daerah pemilihannya.
Dalam rapat paripurna penyampaian laporan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2022 yang dilakukan secara hibrid (virtual dan tatap muka) dengan diikuti sebanyak 30 anggota dan dipimpin Ketua DPRD Depok, H TM Yusuf Syahputra di ruang rapat paripurna DPRD, Jumat (27/05/2022) siang, sebagian besar fraksi masih menyoroti mengenai masalah kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, infrastruktur dan banjir.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam laporan hasil resesnya yang dibacakan H Imam Musanto menekankan perlunya dibuat regulasi yang mengatur tentang pembuatan marka kejut (polisi tidur, red) di daerah pemukiman dan jalanan agar tidak serampangan. Selain itu, lanjutnya, PKS menerima usulan dari masyarakat mengenai pelatihan dan bantuan modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Dari sisi infrastruktur, PKS menyampaikan mengenai usulan perbaikan jalan lingkungan, pembuatan dan perbaikan drainase, turap/dinding penahan tanah pada sungai, normalisasi setu, penanganan sampah di sungai dan tempat pembuangan sampah (TPS) liar.
Sementara itu Priyanti Susilawati, dari Fraksi Gerindra, dalam penyampaian laporan hasil reses meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat. Dari sisi kebersihan lingkungan masyarakat, lanjut Priyanti, Gerindra meminta Pemkot Depok memperbanyak tempat pembuangan sampah sementara, gerobak sampah dan melakukan fogging (pengasapan) untuk mengantisipasi penyakit demam berdarah (DBD) di musim penghujan saat ini.
