Bali, PRESISI-NEWS
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam pengurangan emisi karbon melalui program transisi energi. Dalam menjalankan proses ini tentu pemerintah tidak bisa mengabaikan kondisi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menilai dalam proses transisi energi, Indonesia sudah memiliki serangkaian program. Namun, investasi yang dibutuhkan untuk proyek energi bersih ini tidak sedikit. Sedangkan posisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saat ini terbagi porsinya untuk jaring pengaman sosial melalui skema subsidi.
“Jika kami tidak menghitungnya secara cermat akan sangat berimplikasi bagi masyarakat. Bahkan ini juga akan berimplikasi kepada PLN sebagai perusahaan listrik kami,” ujar Sri Mulyani dalam forum diskusi Sustainable Finance For Climate Transition Roundtable di Bali pada Kamis (14/07/2022).
Sri Mulyani menyinggung soal mahalnya investasi pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dan juga langkah mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang saat ini sedang dilakukan oleh PLN.
“Apalagi, selama ini suku bunga cenderung sangat tajam dan ini sangat berat. Jika tidak ada support global maka rencana ini tidak bisa ter- deliver secara cepat,” ujar Sri Mulyani.
