Pematang Siantar, PRESISI-NEWS
Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar melalui Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematang Siantar membagikan bibit Urban Farming. Selain itu, Pemko Pematang Siantar menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun.
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk Perkuat Pengendalian Inflasi di Wilayah KPw BI Pematang Siantar. Kegiatan dipusatkan di Lapangan Parkir Pariwisata, Jalan Merdeka Pematang Siantar, Jumat (30/09/2022).
Kegiatan ini diikuti lima kabupaten/kota di wilayah kerja KPw BI Pematang Siantar, yaitu Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel).
Kepala KPw BI Pematang Siantar Teuku Munandar dalam sambutannya menerangkan, sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), di level provinsi, laju pergerakan inflasi Sumatera Utara (Sumut) pada Agustus 2022 tercatat 5,39% (year of year/yoy), atau masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 4,69%.
Sementara untuk Kota Pematang Siantar, sebagai salah satu dari lima kabupaten/kota di Sumut yang menjadi daerah penghitungan inflasi, laju inflasi pada Agustus 2022 berada di angka 5,01% (secara tahunan).
Masih kata Munandar, komoditas yang selama tahun 2022 ini sering muncul menjadi penyumbang inflasi adalah daging ayam, cabai, rokok, ikan dencis, tomat, dan bawang merah. Selama Mei hingga Agustus 2022, kenaikan laju inflasi Pematang Siantar tercatat 0,48%, yang berarti lebih rendah dari kenaikan laju inflasi nasional yang mencapai 1,14%.
“Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, memberikan insentif berupa alokasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp10,44 miliar kepada Pemko Pematang Siantar. Tentunya ini semua berkat kerja keras Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Ibu Wali Kota, dan didukung oleh stakeholder lainnya di Pematang Siantar. Kita berikan aplause untuk Pemko Pematang Siantar dan kita semua,” terangnya.
Di Provinsi Sumut, sambungnya, kick off GNPIP telah diakukan 31 Agustus 2022 di Kabupaten Deliserdang, yang dihadiri oleh Deputi Gubernur BI, Gubernur Sumut, Pangdam I/BB, Kapolda, Kajari, Komisi XI DPR-RI, Kepala Perwakilan BI, dan Bupati/Wali Kota di Provinsi Sumut.
Tiga cakupan kegiatan yang dilakukan dalam GNPIP di Provinsi Sumut yaitu Perluasan KAD, penyelenggaraan Operasi Pasar maupun Pasar Murah, serta Implementasi gerakan Urban Farming dan Digital Farming.
“Ketiga program ini diharapkan juga dilakukan oleh TPID di 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumut. Untuk kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja BI Pematang Siantar, tindak lanjut terhadap program GNPIP Provinsi Sumut akan dimulai hari ini,” sebutnya.
Munandar juga menyampaikan, cakupan program kerja GNPIP yang diluncurkan yaitu perluasan KAD yang ditandai penandatanganan MOU KAD antara Kota Pematang Siantar dengan Kabupaten Simalungun, serta penandatanganan MOU KAD antara Pemkab Simalungun dengan Provinsi Bangka Belitung. Kemudian, kegiatan pasar murah yang diselenggarakan oleh TPID Pematang Siantar pada pagi harinya, serta program Urban Farming berupa pembagian polybag kepada masyarakat di Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Labusel.
Masing-masing kota/kabupaten nantinya akan mendapat 7.700 polibag cabai merah, 3.500 polibag cabai rawit, 770 polibag sawi hijau, dan 770 polibag tomat.
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA sebagai keynote speaker menyampaikan GNPIP merupakan komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional. Kegiatan ini mencakup perluasan kerjasama antar daerah, komitmen penyelanggaraan operasi pasar, serta implementasi Gerakan Urban Farming.
“Kita harus menggelorakan semangat dan berjuang bersama dalam mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan,” katanya.
Hal tersebut mengingat saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketidakpastian ekonomi global dan risiko Stagflasi. Hal ini karena inflasi pangan memiliki bobot yang cukup besar dari komposisi pengeluaran masyarakat. Sehingga pengendalian inflasi akan memberikan dampak sosial yang besar untuk kesejahteraan masyarakat . Upaya sinergi antar daerah diperlukan untuk mencukupi kelangkaan pangan serta meningkatkan kapasitas produksi sebagai langkah antisipasi gejolak ketahanan pangan.
