Jakarta, PRESISI-NEWS .com- Membahas pencegahan berita hoax atau tidak benar menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kepolisian Negara RI (Polri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan stakeholder yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers.
Dalam Rakor itu, Polri diwakili oleh Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Dedi Prasetyo. Ia mengatakan, dalam pengamanan Pemilu 2024, Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi Mantap Brara.
“Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Dedi Prasetyo, di Dewan Pers, Jalan Raya Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2022).
Lebih lanjut Dedi mengatakan, berdasarkan riset dari Kominfo, jelang memasuki tahun politik, penyebaran berita bohong atau hoax semakin banyak di media sosial.
Ia pun mengharapkan pertemuan antar stakeholders ini rutin dilakukan guna membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar.
“Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti disini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Dedi Prasetyo.
Lebih lanjut ia menuturkan pihaknya akan melakukan forum group discusion (FGD) yang diikuti 34 Polda secara hybrid. Pertemuan ini untuk membahas langkah edukasi kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoax jelang pemilu.
“Januari ini akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid untuk dapat memerikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoax menjelang pemilu,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Dedi Prasetyo.
Dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya mengatakan, pihaknya sudah melaksanaan penandatanganan MoU dengan Bawaslu terkait dengan kasus-kasus sengketa pers.
Sementara itu, Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan pemilu 2024, dengan proyeksi 1.500 pengaduan di tahun 2023.
“Baru saja dirilis bahwa twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di instagram dan TikTok,” ujarnya.
Sedangkan pimpinan KPI mengatakan, jelang pelaksanaan Pemilu 2024, nantinya akan banyak TV digital yang hadir dan belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI.
“Sudah dilakukan rapat pleno dan sudah dibahas terkait anggaran pengawasan TV digital yang akan menyiarkan tahapan pemilu,” ujar Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi.
Lebih lanjut ia mengatakan, pihak KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID agar berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu guna mencegah adanya penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu.
Baca Juga:
Viral Polisi Ditabrak, Pesepeda Ngaku Ajudan Istri Jenderal Bintang 3 Polri
Sebanyak 92 Orang Personel Jajaran Polres Jakarta Pusat Naik Pangkat
Sementara perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan mengharapkan media turut mengawal dan tidak memberi benturan dengan instansi yang lain jelang pemilu 2024. Perjanjian atau MoU juga sudah dilakukan dan diharapkan terjadi sinergitas mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan sejuk.
Sedangkan dari pihak Bawaslu menyampaikan pihaknya akan membahas antisipasi adanya kampanye yang curi start dan di luar jadwal. Hal ini dilakukan agar tak ada gesekan.
Selain itu, Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kominfo guna mengatur banyaknya media digital.
Perwakilan KPI, Nurjaman Mochtar mengatakan, fenomena yang terjadi saat ini di media sosial adalah konten dibalas dengan konten. Untuk itu, KPI meminta Dewan Pers sebaiknya membuat Undang-undang terkait dengan media sosial atau peraturan dewan pers bagi yang melakukan siaran di siaran lainnya.
(lex)
