Medan, PRESISI-NEWS.com
Lintas Aktivis Antar Generasi Sumatera Utara minta kejelasan dan sikap Dinas Pariwisata Medan tentang Perwal (Peraturan Wali Kota) No.400.8.2.2/1714 tanggal 21 Maret 2023, yang ditujukan kepada seluruh pelaku usaha kegiatan hiburan dan rekreasi, agar tidak melakukan aktivitas spa, hiburan pariwisata dan lainnya.
“Karena SPA di Asia Mega Mas diduga masih membuka usahanya di bulan puasa ini,” kata Henry dalam orasinya saat melakukan aksi damai di Kantor Dinas Pariwisata Medan, Jalan Prof.HM.Yamin No.40 Medan, Selasa (4/4/2023).
Diketahui bahwa sejumlah SPA di kota Medan diduga masih aktif menjalankan aktifitas nya di daerah Asia Mega Mas. Begitu juga dengan SPA 129 MMTC Pancing diduga masih menjalankan operasionalnya dibulan penuh berkah ini.
Untuk itu, lanjut Henry, pihaknya mendesak Dinas Pariwisata kota Medan dan Wali Kota Medan agar menutup SPA yang tidak menghargai bulan suci Ramadhan dan tidak menghormati ummat Islam.
“Bahkan mereka diduga telah melecehkan suat edaran Wali Kota Medan nomor 400.8.2.2/1714 tanggal 21 Maret 2023. Diduga SPA 129 di Komplek MMTC Pancing tempat prostitusi terselubung yang berkedok pijat repleksi,” kata Henry.
Ia juga miinta Dinas Pariwisata Kota Medan, Wali Kota Medan, Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara agar menggunakan tupoksinya dan tindaka terukur terhadap pengelolaan SPA keluarga 129 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
Selain itu Henry selaku koordinator aksi meminta kepada yang berwenang agar seluruh kegiatan hiburan SPA, panti pijat, refleksi, Bar, oukup, diskotik untuk dievaluasi semaksimal mungkin.
“Apabila dalam waktu 3 x 24 jam Dinas Pariwisata kota Medan dan jajarannya tidak ada tindakan maka kami akan melakukan unjuk rasa kedua kalinya dalam jumlah yang lebih besar,”tandasnya.
Plt Kepala Dinas Pariwisata Medan sudah dikonfirmasi via Whathapps Selasa dini hari (5/4/2023), namun belum diperoleh tanggapan. Semenara Kasat Pol PP Kota Medan, Rahmat ketika dikonfirmasi sejauh mana penegakan Perda tentang usaha hiburan yang menyalahi ketentuan menyatakan,bahwa proses pengawasan dilakukan Dinas Pariwisata Kota Medan.
“Sedangkan Satpol PP Kota Medan hanya melakukan proses lanjutan dari pembinaan Dinas Pariwisata untuk penindakan,” kata Rahmat.
Sementara Humas DPD BPAN LAI Sumut, Ahmad Adha meminta Plt Kepala Dinas Pariwisata Medan agar lebih serius menyikapi apa yang menjadi atensi Wali Kota Medan bekerjasama dengan penegakan Perda Satpol PP Kota Medan.
“Kita minta jangan sampai terjadi dugaan tebang pilih. Lakukan tindakan terukur sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan undangan yang berlaku sebagai satuan kerjanya Wali Kota Medan Bobby Nasution,” kata Adha seraya meminta Wali Kota Medan memantau kinerja Satker yang diduga telah mneyalahi perundang-undangan. (tim presisi-news.com)
