Yogyakarta, PRESISI-NEWS | PT PLN (Persero) menjadi satu-satunya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan non pertanian yang meraih penghargaan Indonesia’s SDGs Action Awards pada kategori Pelaku Usaha Besar yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Program Electrifying Agriculture (EA) PLN membuktikan bahwa program tanggung jawab sosial lingkungan PLN tidak hanya sekedar menjawab kebutuhan masyarakat tetapi mampu memberikan value creation lebih bagi negara.
Penghargaan paling bergengsi dalam praktik Sustainability Development Goals (SDGs) di Indonesia ini merupakan rangkaian dari konferensi tahunan SDGs Indonesia atau Indonesia’s SDGs Annual Conference (SAC) 2023 yang ke-enam kalinya. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada PLN, Senin (06/11/2023) di Yogyakarta.
Suharso mengatakan, sebagai koordinator pelaksanaan SDGs, pihaknya sangat menghargai berbagai upaya yang ditempuh oleh Pemerintah dan Non Pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs di Indonesia. Oleh karena itu, dirinya berharap pihak yang mendapatkan penghargaan ini dapat terus meningkatkan praktis SDGs melalui peran aktif dan kolaborasi dari seluruh pihak.
”Karena itu penghargaan kepada berbagai pihak (yang) menunjukkan kinerja dan contoh terbaik melalui Indonesia SDGs yang diumumkan baru saja, mudah-mudahhan menuju kita semua. Saya berharap melalui konferensi ini kita dapat menunjukkan kembali komitmen pencapaian SDGs dengan peran aktif dan kolaborasi seluruh pihak,” ucap Suharso.
Menurut Suharso, seluruh bangsa dunia sedang menghadapi tantangan yang cukup besar yakni perubahan iklim. Hal ini sangat berdampak bagi kelangkaan air, serta produksi pertanian di Indonesia. Sehingga inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas petani dan juga mendorong Indonesia kembali menjadi negara swasembada pangan patut diapresiasi.
“Di Indonesia kita mengalami penurunan curah hujan tahunan sekitar 1 hingga 4% pada tahun 2020 hingga 2030 mendatang. Hal ini tentu akan terindikasi terhadap kejadian kekeringan, kekurangan, kebersihan air dan bahkan muncul konflik kebutuhan air,” ujar Suharso.
