Medan, PRESISI-NEWS
Gerakan penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sepertinya semakin berkibatr panjang di berbagai provinsi dan kota Indonesia, Tidak hanya mahasiswa, buruh, supir angkutan kota (angkot) kalangan DPR RI dan provinsi juga mulai menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap naiknya BBM. Karena dampaknya membuat rakyat kian sengsara dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok dan mengakibatkan laju inflasi kian bergerak naik.
“Kita juga minta pemerintah untuk sesegera mungkin mengkaji ulang kenaikan BBM yang dampaknya sangat luas. Selain menyesengsarakan rakyat, juga dapat membuat inflasi bergerak naik,” ucap Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar di Medan, Kamis (08/09/2022).
Ia juga menyatakan keheranannya kenapa kenaikan BBM tanpa persetujuan DPR RI. Karena sebelumnya, jika pemerintah menaikkan BBM selalu minta fraksi-fraksi di DPR RI.
Bahkan, lanjutnya, minyak di dunia sudah turun. Tapi kenapa Indonesia malah menaikkan harga BBM. “Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Indonesia ini” tanya Salfimi Umar seraya menambahkan jika kenaikan itu hanya 5-10 persen, mungkin masih bisa diterima. Ia juga menyetujui tentang mobil-mobil mewah yang tidak boleh menggunakan harga subsidi.
Lebih jauh Salfimi Umar meminta kalangan DPR RI, DPR Provinsi dapat mengawal aspirasi rakyat tentang penolakan kenaikan BBM yang dampaknya sangat luas, membuat harga-harga kebutuhan pokok melambung serta tranportasi juga naik.
“Lihat saja sekarang, harga cabe sudah mulai merangkak naik. Begitu juga dengan yang lain,” ujarnya seraya menambahkan, bahwa kenaikan BBM seharusnya diperhitungkan dengan matang. Karena dewasa pemulihan ekonomi masih belum memenuhi harapan pasca masa pandemic covid-19.
Salfimi juga menilai, pemberian BLT yang diberikan pemerintah belum memenuhi harapan dan belum tepat sasaran. Karena banyak orang miskin yang tidak dapat memperoleh BLT. (abis)
