Jakarta , PRESISI-NEWS.COM
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan bahwa dewasa ini Bank Indonesia telah melakukan reformasi struktural di pasar keuangan, pendalaman pasar keuangan, digitalisasi sistem pembayaran, dan mendukung upaya pembiayaan bagi ekonomi untuk meredam scarring effect (efek luka memar) akibat pandemi Covid-19.
“Pandemi Covid-19 telah meninggalkan efek luka memar atau scarring effect yang dalam pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia,” ucap Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada seminar isu strategis G20 bertema “Exit Strategy and Scarring Effects Post Covid-19″, Kamis (17/2/2022).
Seminar tersebut merupakan hari keempat rangkaian side events pertemuan kedua tingkat Deputi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral (Finance and Central Bank Deputies Meeting/FCBD) dan pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings/FMCBG) Presidensi G20, berlangsung mulai tanggal 14 – 19 Februari 2022 di Jakarta.
Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Kafegama) ini guna memperkuat optimisme serta meningkatkan pemahaman mengenai agenda prioritas G20 sebagai suksesi Presidensi Indonesia dalam G20.
Lebih jauh Perry Warjiyo menyebutkan, untuk memulihkan luka tersebut, perlu kebijakan yang dikalibrasi, direncanakan dan dikomunikasikan dengan baik (well calibrated, well planned, well communicated) oleh setiap negara. Khususnya dalam mendorong produktivitas dan investasi, bersama dengan strategi di bidang ketenagakerjaan dan realokasi modal.
Menurut Perry Warjiyo, strategi untuk mengantisipasi kebijakan normalisasi dan efek luka memar. Menurutnya, untuk dampak normalisasi, negara berkembang perlu memperkuat daya tahan (resilience) dalam menghadapi dampak proses normalisasi sehingga pemulihan ekonomi dan stabilitas tetap terjaga.
Selain itu, kerjasama antarnegara juga perlu diperkuat antara melalui Bilateral Currencey Swapt Arrangement (BCSA), dan penggunaan Local Currency Settlement (LCS) secara lebih luas untuk mendukung promosi perdagangan dan investasi.
Sementara peran lembaga-lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ditempuh melalui kebijakan yang mendorong kredit pembiayaan untuk sektor prioritas.
Adapun peran dari sisi pemerintah melalui program reformasi struktural dalam menyediakan iklim investasi yang kondusif, tata niaga, perpajakan, infrastruktur, digitalisasi keuangan dan implementasi UU Cipta Kerja.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menambahkan, ketidakpastian global seperti inflasi yang tinggi di sejumlah negara memengaruhi normalisasi yang dilakukan negara maju. Dengan demikian, diperlukan kebijakan untuk menjaga persepsi pasar.
“Pandemi berimplikasi pada kesadaran baru pada isu digitalisasi dan perubahan iklim, dan Bank Indonesia telah melakukan langkah untuk medukung hal tersebut,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa terdapat tiga prioritas agenda Presiden RI terkait presidensi G20 Indonesia, yaitu arsitektur kesehatan global, digital ekonomi, dan transisi energi yang seluruhnya memerlukan koordinasi kebijakan antarnegara.
Baca Juga :
Perry Warjiyo Berharap BI FAST Bisa Percepat Digitalisasi Ekonomi Keuangan Nasional
Baca Juga :
Presidensi G20 Indonesia Diharapkan Sukses Mempercepat Digitalisasi Ekonomi Global
Sementara itu, menurut Ekonom dan Founder Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, normalisasi kebijakan berbagai negara akan berdampak bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.
Menyambung hal itu, Pengajar Cornell University dan Research Sholar BI Institute, Iwan Jaya Azis, memaparkan bahwa scarring effect dapat memiliki efek permanen terhadap produktivitas. Dengan demikian, antisipasi terhadap dampak jangka panjang scarring effect memerlukan dorongan terhadap sektor manufaktur, dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. (abis)
