Jakarta, PRESISI-NEWS.com
Menyikapi tingginya angka korban kecelakaan diperlintasan kereta api liar tak berpalang pintu, utamanya yang melibatkan kereta api dan pengendara kendaraan bermotor. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta telah menutup banyak perlintasan rel liar.
Eva Chairunisa selaku Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, menjelaskan, sepanjang tahun 2022, pihaknya menutup 55 titik perlintasan rel liar. Penutupan tersebut hingga kini akan terus berlanjut.
“Dari awal tahun 2023 hingga Maret ini sudah ada empat perlintasan liar yang kita tutup. Perlintasan liar tidak miliki palang pintu perlintasan resmi,” kata Eva dalam keterangan resminya, Kamis (23/03/2023).
Menurut Eva, penutupan perlintasan liar itu merupakan bentuk dukungan KAI pada implementasi UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Pasal 91 Ayat 1 UU tersebut mengatur perpotongan antara jalur KA dan jalan dibuat tidak sebidang.

“Sebagaiman diatur dalam Pasal 94 Ayat (1) Untuk keselamatan perjalanan KA dan pemakai jalan. Perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup,” ujarnya.
Ditempat terpisah, Eddy Santana Putra yang juga Anggota Komisi V DPR RI mengaku prihatin dengan banyaknya jumlah korban kecelakaan perlintasan sebidang Kereta api liar tersebut.
Membedah sebab akibat pada rentetan peristiwa naas yang seperti itu, Eddy lebih menyoroti dan menitikberatkan pada kebijakan, komunikasi dan kordinasi antara lembaga terkait.
Eddy Santana Putra menilai bahwa buruknya koordinasi antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dalam mencegah terjadinya banyak kecelakaan di perlintasan liar sebidang.
Eddy meminta keduanya segera melakukan koordinasi pembuatan program untuk menyelesaikan masalah tersebut.
”Harus ada koordinasi langsung Dirjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI,” jelas Eddy.
Hal ini senada dengan apa yang dilakukan PT. KAI. Eva menjelaskan, upaya lain yang dilakukan KAI yakni menyosialisasikan aturan perkeretaapian, agar masyarakat taat. Sosialisasi juga menyasar siswa pelajar di sekolah yang berdekatan dengan jalur rel KAI.
“Kita juga bekerja sama dengan Railfans (pecinta kereta) untuk mensosialisasikan hal ini,” ucapnya.
(Budi Herman/r)