Simalungun, PRESISI-NEWS
DPRD Simalungun menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Simalungun.
Hal itu disampaikan DPRD Simalungun melalui pendapat akhir 8(delapan) fraksi melalui juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna di gedung DPRD Simalungun, Pamatang Raya, Sumut, Jum’at (29/07/2022) kemarin.
Rapat paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, dan dilanjutkan oleh Wakil Ketua DPRD Simalungun Samrin Girsang didampingi Wakil Ketua DPRD Sastro Joyo Sirait, serta dihadri oleh para anggota DPRD Simalungun.

Bupati Simalungun diwakili Wakil Bupati Simalungun H Zonny Waldi, hadir dalam rapat tersebut dengan didampingi para asisten dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Simalungun.
Adapun, 8 Fraksi DPRD Simalungun yang menyampaikan pendapat akhirnya diawali oleh Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Jon Radikalmen Sidauruk, kemudian Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Junita Veronika Munthe, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Johanes Sipayung, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Bonauli Rajagukguk.
Page 1 of 2