Kritik keras datang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dalam laporannya yang dibacakan Ikravany Hilman mendesak Pemkot Depok untuk segera memperbaiki data warga miskinnya untuk mencegah ketimpangan dan kecemburuan sosial di lapisan masyarakat.
“Terbukti di lapangan banyak yang tampak seperti telah salah sasaran sehingga
menimbulkan kecemburuan sosial termasuk masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan KIS dan KIP tetap sulit mendapatkannya. Perangkat ASN di tingkat kelurahan dan kecamatan agar bisa lebih ramah untuk melayani warga terutama warga yang mempunyai keterbatasan pendidikan,” ujarnya.
Masih kata Ikravany, minimnya peran Pemkot untuk warga Tanah Baru yang terdampak pembangunan jalan tol seperti rumah yang retak, banjir dan jalan-jalan yang terputus hanya diganti dengan jembatan penyeberangan orang (JPO)saja.
“Permasalahan banjir masih banyak dikeluhkan oleh warga di wilayah Mekarsari. Mohon pihak pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR memberikan perhatian lebih kepada wilayah permukiman yang terkena banjir,” pungkasnya.
Baca Juga:
Sidang Paripurna Laporan Hasil Reses ke-2 Tahun 2022, Ini Sambutan Ketua DPRD Kota Depok..
Baca Juga:
Hal yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Golkar, Fraksi Demokat Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) serta Fraksi PKB PSI juga menyampaikan hal serupa dalam laporannya. Mereka meminta agar Pemkot Depok melakukan perbaikan dan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penerangan jalan umum, perbaikan saluran air hingga masalah banjir.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Unsur Pemerintah Kota Depok, Wakil Wali Kota Ir Imam Budi Hartono dan Sekretaris Daerah Supian Suri beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. (SRS)
