Darmawan mengatakan salah satu amanat Presiden dalam peningkatan TKDN bukan hanya sekedar meningkatkan industri dalam negeri saja tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan dengan mengurangi impor bahan baku minimal Rp 150 triliun per tahun saja sudah berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,1 persen.
Baca Juga:
– Jadi Showcase Transisi Energi RI, PLN Hadirkan 70 Unit SPKLU Ultra Fast Charging Saat KTT G20
– Manfaatkan Layanan REC, PLN Pasok Listrik Hijau 400 MWh ke Universitas Pendidikan Ganesha di Bali
-PLN Bawa UMKM Binaan Pamerkan Produk Pada Pertemuan Sherpa Meeting G20
“Jadi kalau sebelum pandemi covid-19 kemarin pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,1 persen maka jika kita bisa kurangi impor bahan baku Rp 150 triliun saja pertumbuhan ekonomi bisa naik ke 6,1 persen,” ujar Darmawan.
Hingga Juni 2022 ini, realisasi TKDN PLN mencapai 44,61 persen. Melalui realisasi ini serapan investasi dalam negeri untuk proyek kelistrikan telah mencapai Rp 8,46 triliun. Darmawan merinci, realisasi TKDN tertinggi berada di sektor transmisi dengan capaian 60,51 persen dan sektor distribusi mencapai 56,91 persen.
Ia juga menambahkan belanja material dan konstruksi PLN mencapai Rp 49 triliun per tahun. Ini adalah kesempatan yang baik bagi pelaku usaha dalam negeri untuk bisa dimanfaatkan sebagai pendorong produktivitas industri.
“Belanja PLN tersebut tentunya akan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, banyak orang yang akan terlibat dalam rantai bisnisnya. Sehingga sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat terwujud,” ujar Darmawan.
Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo peningkatan TKDN juga perlu memiliki multiplier effect seperti pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, menurut Darmawan perlu ada kerjasama dan sinergi PLN dengan pihak industri dalam negeri untuk bisa mencapai target bersama ini.
“Kita akan petakan seperti apa roadmap nya. Jika industri membutuhkan tambahan investasi, kami siap membantu mengkomunikasikan dengan Himbara. Sebab, hal ini juga gayung bersambut dengan arahan Menteri BUMN sehingga semua pihak bisa bersinergi untuk peningkatan kapasitas nasional,” tutup Darmawan.
(Budi Herman/red)
