Tokoh pers dimasa itu bernama Hasanul Arifin menyindir penjajah Belanda dengan mengatakan: “Hindia Belanda (Indonesia) bukan tanah wakaf, bukan nasi bungkus, juga bukan rumah komedi.
Sindiran atau hantaman langsung terhadap Belanda diangkat oleh pihak Belanda menjadi perkara hukum. Ketika dibawa ke sidang membahas apa yang ditulis oleh Hasanul Arifin dalam Harian Benih Merdeka tidak bisa dihukum karena tidak terkena langsung menghina penjajah Belanda. Apa yang ditulis Hasanul Arifin dalam Surat Kabar “Benih Merdeka” adalah pukulan langsung terhadap penjajah Belanda tetapi tidak bisa terkena jebakan hukum.
Baca Juga:
– Azyumardi Azra, Ketua Dewan Pers 2022-2025
– Mengapresiasi Tulisan Karya Insan Pers, Buku Berjudul “Polres Sukoharjo Di Mata Media” Diluncurkan
Sejak Agresi Belanda Pertama, Belanda melakukan pembatasan terhadap barang import termasuk kertas koran. Pernah Waspada menolak jatah-jatah koran yang dilawan oleh Belanda dengan harga hanya 25 % dari harga pasar. Penolakan itu timbul dari pertimbangan tidak mengakui pemerintahan Belanda.
Bicara mengenai sulitnya kertas di masa Agresi Belanda Pertama, maka Mohd Said mempunyai jalan keluar. Kesulitan Mohd Said diketahui oleh tokoh dari Aceh A. Hasjmy. A. Hasjmy mengadakan hubungan dengan NV Permai yang mempunyai perusahaan di Penang pimpinan Teuku Manyak untuk mengirim kertas kepada Waspada melalui Tanjung Balai, disana kertas koran dijemput oleh Ibu Ani Idrus. Maka kesulitan yang dialami Waspada dapat diatasi. Peristiwa kecil ini merupakan hubungan Mohd Said dengan A. Hasjmy sejak masa dulu dan masa sekarang.
Sehari setelah terbit harian Waspada tanggal 11 Januari 1947, di Solo dilangsungkan Kongres AMPRI (Angkatan Muda Pembangunan Indonesia). Kongres ini dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohd Hatta.
Presiden Soekarno dalam pidatonya mengatakan, perjuangan menantang penjajah bangsa Indonesia hanya mempunyai dua senjata yaitu “Partai-Partai dan Koran-Koran.” Dalam rangka melawan penjajah bangsa Indonesia mengalami kemajuan yang amat pesat, baik di bidang ekonomi maupun di bidang militer. *
