Medan, PRESISI-NEWS.com
Kasus kematian Bripka Arfan Saragih (AS) yang sebelumnya akan melaporkan dugaan korupsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Samosir UPT Panguruan Samosir diusut tuntas dan transparan. Sehingga tidak menimbulkan berbagai tafsiran di tengah masyarakat.
Anggota DPD RI, KH.Muhammad Nuh, MSP menyatakan hal itu pada wartawan di Medan, Senin, (01/05/2023) kemarin. Menurut Muhammad Nuh, Polisi kan punya keahlian. Jenazah petugas Satlantas Samosir itu bisa diautopsi untuk pembuktian apakah yang meninggal itu bunuh diri atau ada hal lainnya yang dicurigai. Apalagi mereka (polisi) punya perangkat untuk itu.
Lebih jauh Muhammad Nuh menjelaskan, bahwa kalau tugas itu menyangkut tugas kenegaraan atau tugas dari atasan, mestinya petugas polisi tersebut harus dilindungi dan dijaga.
“Tapi saya pikir, ada hal yang sepertinya tidak perlu dimengerti, bahwa mengungkap masalah korupsi ini kan tidak sederhana. Artinya banyak pihak yang terkait. Ini perlu dicermati oleh Polri. Ini harus dibuka secara transparan. Dengan begitu, bisa diketahui sampai ke akar-akarnya,” tandas Muhammad Nuh.
Karena, lanjut Muhmmad Nuh yang juga mantan anggota DPRD Sumut ini, kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum polisi, bahkan jadi korban, ya harus dibongkar secara transparan.
“Jangan sampai ada mafia korupsi yang seperti itu mau dibongkar oleh petugas yang beritikad baik kog malah petugasnya sendiri yang mengalami nasib naas seperti itu dengan dugaan bunuh diri,” tegasnya.
Muhammad Nuh juga mengakui bahwa kepolisian itu punya perangkat lengkap. Punya intelijen dan lainnya yang bisa menyadap dan menyelusuri. Kalau kasus dugaan korupsi yang diniilai sederhana itu saja bisa mengakibatkan terjadinya korban jiwa. Apalagi kasus besar, Munir beberapa waktu lalu yang akhirnya berujung maut.
“Kita mau kasus atau peristiwa ini ke depan tidak terulang kembali di Sumut,” tegasnya seraya memberikan apresiasi kepada Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Putra Simanjuntak yang telah menindak tegas dan mencopot tidak hormat AKBP Achiruddin Hasibuan setelah dilakukan sidang etik kepolisian di Mapolda Sumut baru-baru ini.
Sejak terungkapnya kasus polisi tembak polisi, Josua Hutabarat, kepolisian tampaknya banyak didera berbagai tantangan dan tantangan ini bagi kepolisian untuk melakukan evaluasi yang mengarah kepada pembenahan citra Polri ke depan.
Hal senada juga dituangkan Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan dan Pemilu Sumatara Utara (LP3 SU), Salfimi umar pada Kamis malam, (04/05/2023). Jika keluarga Almarhum Bripka AS yang tidak puas dengan hasil penyelidikan Polda Sumut dan akan melaporkan kasus kematian dengan dugaan bunuh diri yang dinilai janggal ke Mabes Polri, itu sah-sah saja.
“Karena ada jenjang saluran hukum di atas Polda Sumut seperti Mabes Polri, Kompolnas dan Komisi III DPR RI. Bahkan Ombudsman Pusat kita bisa melaporkan kasus tersebut,” katanya seraya berharap agar kasus korupsi PKB di Samsat UPT Penguruan Samosir dapat diusut tuntas dan transparan.
DISIMPULKAN BUNUH DIRI
Sebelumnya, Bripka Arfan Saragih divonis meninggal karena bunuh diri dengan racun Sianida oleh Polres Samosir pada 6 Februari 2023. Kematian Bripka Arfan yang jadi terduga penggelapan uang wajib pajak kurang lebih Rp.2,5 miliar di Samsat UPT Pangururan itu menjadi pertanyaan.
Kemudian pihak keluarga yang tak terima atas vonis itu mengadu ke Polda Sumut untuk mencari titik terang kematian Bripka Arfan. “Kapolda Sumut sudah bertemu dengan istri almarhum dan mendengar apa yang menjadi kegusaran pihak keluarga. Saat ini perkara tersebut sudah ditangani Polda Sumut,” kata Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi pada wartawan Sabtu (25/3/2023).
Seperti diketahui, Bripka Arfan Saragih ditemukan tewas di tebing curam Dusun Simullop, Desa Siogung Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir oleh sesama rekan polisi pada 6 Februari 2023.
Menurut keterangan polisi, di dekat jenazah mayat Bripka Arfan ditemukan botol minuman bersoda berwarna keruh yang diduga telah dicampur dengan racun sianida dan botol yang diduga berisi serbuk racun. Kemudian, tidak jauh dari tubuh korban ditemukan tas berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 19 BPKB dan 25 STNK.
Sebelumnya, persoalan ini juga sudah dilaporkan ke Polda Sumut berdasarkan laporan korban penggelapan dan Polda Sumut pada 31 Januari 2023. Polda Sumut melakukan pemeriksaan di Polres Samosir khususnya terhadap kaitan anggota yang keterlibatan permasalahan.
Hasil penyelidikan yang dilakukan tim Polda Sumut, terkait pengaduan keluarga Bripka AS yang diduga mati tak wajar menyimpulkan korban bunuh diri akibat tekanan psikologis yang menderanya setelah diketahui melakukan penggelapan pajak kendaraan motor senilai 2,5 miliar rupiah di Samosir.
Sebelumnya, Polda Sumut, Polisi dikabarkan sedang memburu Edgar Tambunan alias Acong yang diduga bersama Bripka AS melakukan penggelapan pajak kendaraan. Sementara yang dilansir sejumlah media online nasional disebutkan belum ada tersangka lain dalam dugaan kasus penggelapan PKB.
Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak menyatakan bahwa pihaknya dalam hal ini tidak menemukan unsur pidana dalam kematian Bripka AS. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Sumut, pada 4 April 2023 lalu. Polda Sumut juga telah memeriksa 274, terdiri dari 161 Wajib pajak yang jadi korban penipuan, enam pegawai UPT Samsat Penguruan dan 96 saksi anggota Polri dan masyarakat.
Bahkan Polda Sumut untuk menguatkan hasil yang maksimal telah meminta keterangan 11 saksi ahli, yaitu ahli kedokteran forensic, figital forensik, toksikologi forensik, ahli psikologi forensic dan ahli pidana.
Sementara pihak keluarga,Jasen Girsang, paman Bripka AS, menyatakan kurang puas atas hasil kesimpulan penyelidikan Polda Sumut dan berencana melanjutkan kasus tersebut ke Mabes Polri, termasuk menggali makam Bripka AS atau ekshumasi. (tim presisi-news)
