Rosinah menyoroti bahwa perempuan dengan identitas berlapis adalah kelompok yang paling rentan mengalami masalah tersebut. Perempuan dengan identitas berlapis yang dimaksud adalah perempuan yang berasal dari keluarga nelayan miskin, lansia, perempuan buruh nelayan, perempuan penyandang disabilitas, perempuan nelayan kepala keluarga, korban kekerasan seksual, maupun anak perempuan korban pernikahan dibawah umur.
Kerentanan yang mereka alami diantaranya disebabkan oleh kemiskinan yang dialaminya, kurang tanggapnya pemerintah dalam merespon masalah dan kebutuhan mereka, perlakuan diskriminatif, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, serta ketiadaan akses atas pengambilan keputusan maupun akses atas program-program pemerintah yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.
Pada bagian lain, studi yang dilakukan oleh Seknas FITRA terkait kebijakan dan anggaran air minum dan sanitasi di wilayah pesisir di 5 kabupaten/kota menunjukkan bahwa rendahnya kualitas layanan air minum dan fasilitas sanitasi memiliki relevansi dengan tata kelola anggaran yang tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan miskin dan karakteristik wilayah pesisir. Hal ini dapat dilihat dari: perencanaan anggaran yang belum sensitif gender; alokasi anggaran tidak mencukupi; serta belanja anggaran tidak tepat sasaran.
Ervyn Kaffah, Wakil Sekretaris Jenderal FITRA, menjelaskan bahwa kredibilitas anggaran untuk sektor air minum dan sanitasi terutama di daerah sangatlah rendah. Menurutnya, selama kurun waktu 1999-2022, rata-rata realisasi anggaran pemerintah daerah di 5 kabupaten kota wilayah studi untuk sektor air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah berkisar antara 10-34 persen dari total anggaran yang direncanakan.
Rendahnya serapan anggaran tersebut diantaranya karena keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, studi ini menemukan pula bahwa alokasi anggaran untuk sektor tersebut sebagian besar digunakan untuk belanja gaji dan operasional aparatur pemerintah.
Yuna Farhan, Country Manager International Budget Partnership Indonesia, menyatakan bahwa pesisir merupakan wilayah yang selayaknya diperhatikan oleh seluruh pemerintah di dunia karena besarnya populasi dan tingginya kerentanan atas resiko bencana dan perubahan iklim.
Hasil penelitian menunjukan bahwa sekitar 40 persen populasi dunia – termasuk 60 persen penduduk Indonesia – tinggal di wilayah pesisir, atau disebut juga wilayah zona dekat pantai dengan ketinggian kurang dari 100 m dan jaraknya kurang 100 km dari pantai. Di Indonesia, sektor kelautan dan pesisir memiliki potensi kerugian ekonomi dampak perubahan iklim mencapai lebih dari Rp 80 triliun per tahun, tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya.
Menurut Yuna, persoalan di atas dapat diatasi dengan adanya sistem tata kelola sumber daya publik yang inklusif, adil, dan menjamin akses atas air minum dan fasilitas sanitasi yang layak dan aman bagi perempuan miskin pesisir serta memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
Tata kelola anggaran dan layanan air minum dan sanitasi harus mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan memprioritaskan kebutuhan perempuan miskin melalui pendekatan yang terintegrasi dan pengelolaan anggaran yang kredibel. Hal ini termasuk penyelesaian secara tepat atas berbagai persoalan mendasar yang dialami masyarakat pesisir, seperti masalah status pertanahan dan administrasi kependudukan sebagai bentuk pengakuan negara atas keberadaan mereka.
Untuk itu, Just-In WASH Coalition Indonesia meminta Pemerintah untuk mengembangkan kebijakan air bersih dan sanitasi yang berorientasi wilayah pesisir dan memprioritaskan pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak dan aman bagi perempuan anak-anak di wilayah pesisir Indonesia.
Mereka juga meminta Pemerintah melakukan mainstreaming gender dalam perencanaan dan penganggaran air bersih dan sanitasi serta memperbaiki pengendalian belanja pemerintah untuk meningkatkan kredibilitas anggaran.
Selain itu, memastikan keterlibatan kelompok rentan di wilayah pesisir seperti perempuan dan nelayan skala kecil dalam perencanaan penganggaran sektor sanitasi dan air bersih di wilayah pesisir. (roni/r)
