Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan kapasitas daya listrik di Indonesia saat ini mencapai sekitar 63 gigawatt (GW). Pertumbuhan permintaan terus bertambah setiap tahun sehingga pada 2060 mendatang kebutuhan listrik bisa mencapai 200 GW.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN butuh tambahan pendanaan minimal USD 500 miliar. Sehingga satu-satunya cara maju adalah dengan melalui kolaborasi kebijakan, strategi, hingga investasi,” ujar Darmawan.
Namun, Ia menegaskan PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak hanya bertugas menjalankan transisi energi. Di satu sisi, PLN juga mendapatkan tugas untuk bisa mengurangi kemiskinan dengan menjaga daya beli masyarakat.
“Jika dalam menjalankan proyek transisi ini bergantung pada anggaran pemerintah saja, maka tidak akan bisa berkelanjutan. Karena di sana ada anggaran untuk penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, hingga pendidikan untuk kelompok miskin yang juga sangat penting,” ujar Darmawan.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk bisa menyukseskan langkah Indonesia dalam transisi energi.
“Kita membutuhkan kolaborasi kebijakan, teknologi, dan investasi. Karena transisi energi membutuhkan pendanaan yang besar. Dengan kerja sama ini, kami jadi sadar tidak menghadapi krisis ini sendiri,” tutup Darmawan.
Pemerintah sudah hadir bagi masyarakat dengan menggelontorkan subsidi untuk listrik sebesar Rp 243,3 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94,17 triliun sejak tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun ini, pemerintah masih memberikan dukungan subsidi dan kompensasi kepada pelanggan sebesar Rp 125 triliun, yang terdiri atas subsidi Rp 62 triliun dan kompensasi Rp 63 triliun. (Budi Herman/r)
