Jakarta, PRESISI-NEWS.co.id | Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didesak untuk menunjukkan komitmennya terhadap perbaikan kehidupan keluarga nelayan di Indonesia dengan memprioritaskan perbaikan akses air bersih, sanitasi dan penanganan persampahan di kawasan pesisir. Aspirasi ini mengemuka dalam Rembuk Nasional Perempuan Pesisir yang dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif, atau Just-In Wash Coalition Indonesia, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Ketua Just-In Wash Coalition Indonesia, Rosinah menyatakan bahwa kondisi kehidupan keluarga nelayan Indonesia yang mendiami wilayah pesisir di sepanjang garis pantai Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan berbagai tantangan yang mengancam kehidupan mereka. Tantangan itu antara lain semakin meningkatnya dampak perubahan iklim di wilayah pesisir, tingkat kesejahteraan keluarga nelayan yang masih rendah dan kondisi layanan dasar air bersih, sanitasi dan penanganan sampah lingkungan yang sangat tidak layak untuk keberlanjutan kehidupan keluarga nelayan.
Menurut Rosinah, yang juga Ketua Umum KPPI, kebijakan pemerintahan baru untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga nelayan Indonesia sebagai kontributor penting penyediaan gizi keluarga Indonesia adalah satu batu ujian untuk membuktikan komitmen pemerintahan Prabowo terhadap kesejahteraan rakyat.
“Di tengah situasi tersebut, ibu-ibu nelayan yang selama ini bekerja dalam proses produksi perikanan keluarga nelayan tradisional sekaligus bertanggungjawab mengurus domestik rumah tangga nelayan adalah penanggung beban terbesar dari kondisi yang ada. Bersama anak-anak nelayan, mereka juga menjadi pihak yang paing rentan untuk terjangkiti dengan berbagai penyakit yang berkaitan dengan kondisi air dan sanitasi yang buruk. Perempuan pesisir Indonesia betul-betul mengharapkan pemerintah memberikan jawaban terhadap situasi yang terus kami alami,” tegas Rosinah tertulis dalam siaran pers yang diterima media ini, Kamis,(12/12/2024).
Dijelaskan, sejak 2019 lalu, Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan, Inklusif dan Berkelanjutan (Just-In WASH Calition Indonesia) yang terdiri dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan International Budget Partnership (IBP) mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat pesisir, khususnya terkait dengan kehidupan dan penghidupan nelayan kecil dan tradisional, termasuk akses atas air bersih dan sanitasi yang layak dan aman bagi perempuan pesisir di Indonesia. Perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir kekurangan akses terhadap air bersih dan sanitasi disebabkan sumber daya publik belum dikelola secara adil dan efektif.
Sementara itu, Ketua Umum KNTI, Dana Setiawan, berpandangan bahwa peran perempuan dalam ekosistem perikanan dan kelautan sangat penting dan strategis, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Peranannya terbentang dari mulai memproduksi ikan hingga mengolah dan memasarkan. Perempuan Pesisir juga berperan penting dalam menjaga kebutuhan gizi keluarga. Karena itu, kebijakan kelautan dan perikanan harus menyasar secara khusus dampaknya bagi perempuan.
