“Masalah sanitasi, akses air, dan kesehatan pemukiman Pesisir merupakan hal paling mendasar. Sayangnya, infrastruktur sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah di pemukiman Pesisir sangat buruk dan memprihatinkan. Saya setuju yang dikatakan Presiden Prabowo, ‘buat apa Indonesia masuk jadi anggota G20 tapi rakyatnya miskin dan gak punya WC. Buat apa masuk OECD tapi masyarakat pesisir gak bisa mengakses air bersih. Tidak ada gunanya’,” kata Dani.
Hal senada dikatakan Ervvyn menambahkan bahwa, kebijakan dan program pemerintah untuk perbaikan akses air dan sanitasi sejauh ini memang masih belum cukup kuat. DIbandingkan dengan komitmen global SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mewujudkan air minum dan sanitasi layanan dasar aman 100 persen pada 2030 nanti, target pemerintah untuk akses air minum dan sanitasi aman nasional dan sanitasi layanan dasar AMAN, aman bisa dibilang masih sangat rendah. Agenda SDGs 2030 pemerintah Indonesia saat ini menargetkan kondisi air minum aman nasional hanya 45 persen dengan 50 persen jaringan perpipaan, dan target nasional sanitasi aman paling tinggi cuma 30 Persen. Rendahnya target SDGs tersebut berkonsekuensi pada lambannya pemenuhan air dan sanitasi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
Menurut Ervyn, saat ini wilayah pesisir yang pada dasarnya menyimpan masalah masih sangat buruknya akses air bersih dan sanitasi, justru belum menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Program dan anggaran pemerintah dari pusat hingga daerah sama sekali tidak memiliki nomenklatur ‘pesisir’, karena yang digunakan umumnya adalah nomenklatur wilayah ‘perdesaan’, ‘perkotaan’ dan wilayah ‘terpencil’.
Sementara dari sisi anggaran, kata Ervyn melanjutkan, anggaran untuk penanganan air dan sanitasi yang bersumber dari pemerintah pusat masih sangat terbatas.
“Umumnya anggaran untuk program WASH ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sangat minim. Padahal, sumber pendanaan program ini di daerah sangat minim. Pada beberapa daerah, APBD hanya menganggarkan tak lebih dari 0,6 persen dari APBD untuk perbaikan akses air bersih dan sanitasi masyarakat. Pemerintah sejauh ini masih sangat mengandalkan program dan bantuan dari pihak lain,’ kata Ervyn.
