Padahal, berdasarkan survey pendataan keluarga nelayan tradisional di 26 kabupaten/kota serta pemetaan partisipatif yang dilaksanakan di 5 wilayah pesisir (Kampung 05 Bagan Deli dan Kampung Nelayan Sebrang Kota Medan, Kampung Dadap-Kabupaten Tangerang, Semarang Utara-Kota Semarang, Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan Jerowaru-Kabupaten Lombok Timur) oleh KPPI dan Perkumpulan INISIATIF (2023), akses atas air minum dan air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir sangatlah memprihatinkan. Selain itu, wilayah-wilayah tersebut mengalami kenaikan ketinggian muka air laut akibat dari dampak perubahan iklim.
Di samping itu, menurut Wulandari, Anggota Dewan Pimpinan Perkumpulan Inisiatif, kesempatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih minim, termasuk di ruang perencanaan penganggaran di tingkat desa maupun kabupaten/kota (musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan). Akibatnya kebutuhan-kebutuhan komunitas nelayan dan pesisir, termasuk WASH terkendala untuk diakomodasi.
Donny Setiawan dari International Budget Partnership (IBP) Indonesia, berpandangan bahwa rendahnya prioritas anggaran untuk pemenuhan WASH di kawasan pesisir haruslah menjadi perhatian penting pemerintah. Upaya mengurangi stunting, memberantas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan di Indonesia tak mungkin dilakukan dengan mengabaikan situasi rendahnya pelayanan dasar di kawasan pesisir. Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal pemerintah, perbaikan public finance management (PFM) penting mendapat perhatian pemerintah. Namun ia menekankan pentingnya pendekatan multisektor (antar-kementerian) dan penguatan kolaborasi para-pihak untuk mempercepat pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang aman di Indonesia.
