“Kami menyerukan adanya kolaborasi yang lebih substantif antar berbagai pihak. Namun bagaimanapun juga, pembangunan sosial untuk pemenuhan akses WASH masyarakat ini harus berangkat dari kebijakan universal berjangka panjang yang dipimpin oleh pemerintah, alih-alih hanya menyerahkannya kepada inisiatif pekerja sosial dan dukungan program kemitraan pembangunan maupun pihak swasta,” ujar Donny.
Rembuk Nasional Perempuan Pesisir yang dilaksanakan hari ini dihadiri oleh perwakilan pengurus KPPI daerah yang saat ini tersebar di 16 provinsi, sejumlah pimpinan organisasi masyarakat sipil tingkat nasional dan pejabat dari sejumlah Kementerian lembaga seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kementerian PU, Kementerian Perkim, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa & PDT. Dalam forum yang berlangsung sehari penuh tersebut, perempuan pesisir menyampaikan aspirasi mereka untuk akselerasi perbaikan akses air dan sanitasi kawasan pesisir. Ikut hadir sebagai penanggan utama yakni Staf Khusus Wakil Presiden RI, Tina Talisa, yang hadir mewakili Bapak Wakil Presiden. Pelaksanaan Rembuk Nasional ini sebelumnya telah diawali dengan Pekan Aspirasi Perempuan Pesisir di berbagai daerah pada September lalu, yang dikuti oleh ribuan perempuan pesisir dan keluarga nelayan. Dalam forum tersebut, perempuan pesisir mendialogkan aspirasi mereka untuk kondisi air, sanitasi dan penanganan sampah yang lebih baik di wilayah pesisir dengan OPD Pemda terkait, DPRD, Pemdes dan perwakilan Ombudsman RI. (roni)
