“Tren kenaikan kasus ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Dinkes Kota Bogor. Jangan sampai karena kita sudah melewati pandemi, kita jadi lengah,” tegasnya.
Hal tersebut, sambung JM berkaitan dengan masih minimnya jumlah Puskesmas di Kota Bogor. JM pun mendorong perihal rencana penambahan 8 puskesmas yang direncakan akan rampung dalam 4 tahun kedepan agar dipercepat prosesnya. Hal ini tentunya perlu perhitungan yang matang, agar kebutuhan akan sarana dan pra-sarana kesehatan bisa memenuhi warga Kota Bogor.
“Disini kita punya satu RSUD dan sekian banyak RS yang dikelola oleh swasta, termasuk 31 Pustu dan 25 Puskesmas, kira-kira kita akan menambah 8 puskesmas induk dan apakah ini sampai 5 tahun kedepan cukup atau tidak. Jadi menurut saya ini perlu dipercepat prosesnya,” ujar JM.
Pastikan RTLH Terpenuhi, Memulai Pemerataan Pembangunan
Lebih lanjut, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, menyoroti perihal pemerataan infrastruktur dan pembangunan prioritas di Kota Bogor. Anggota legislatif dari Dapil Bogor Selatan ini menilai, pembangunan di Kota Bogor belum merata sampai ke pelosok wilayah.
“Kami melihat program yang sudah dijalankan ini hanya untuk pencitraan saja, bukan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya kami minta agar pembangunan yang ada di Kota Bogor mulai diratakan di berbagai wilayah, tidak hanya di pusat kota,” kata Dadang.
