“Nutrisi hewani ada dua, tuna dan campuran telur itu diaduk dalam adonan bahan dasarnya tahu, jadilah seperti tahu, orang liatnya tahu yang dijual pedagang,” terangnya.
*Penjelasan Menu PMT Lokal Rp18 Ribu
Wali Kota Depok, Mohammad Idris angkat bicara mengenai harga menu program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal senilai Rp18 ribu.
Menurut Kiai Idris, sapaan akrab Wali Kota Depok, Mohammad Idris, nominal tersebut merupakan ketentuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
“Kita serahkan ke penyedia, nominal ini ketentuan dari kementerian, jadi satu kali makan kudapan atau lengkap itu Rp18 ribuan,” ujarnya.
“Ada PPH sekian persen, ongkos untuk antar (Ocan Bananas) setiap antar Rp2 ribu, itu ada wadah plastik standar,” sambungnya.
“Misal kudapan itu lebih murah tanpa mengurangi spek yang arahan kementerian, nah ini disubsidi silang, untuk makanan lengkap yang satu hari ini ada tambahannya, enggak seperti kudapan, sebab harus ada sayur makanan bernutrisi hewani tadi,” jelasnya.
“Jadi pintar-pintar si penyedia, tetapi enggak ngakalin (enggak kurangi spek), ini diawasi puskesmas,” katanya.
Dirinya pun mengakui awal mula viralnya menu pelaksanaan PMT lokal disebabkan oleh kesalahpahaman atau miskomunikasi di satu kecamatan.
“Sosialisasi memang waktunya singkat, karena harus selesai program ini 28 hari, karena masuknya ABT (perubahan anggaran), makanya harus selesai,” ujarnya.
“Ada salah satu kecamatan miskomunikasi tentang menunya bukan program, mereka terbiasa membuat menu untuk anak-anak stunting di posyandu, standarnya itu ternyata enggak dipahami,” jelasnya.
Selanjutnya mengenai harga, menurutnya, ada keluhan-keluhan menu PMT lokal hanya seperti itu, padahal sudah diberitahukan, pada hari pertama itu kudapan, bukan makanan lengkap.
“Kecamatan Tapos membuat makannya lengkap, yang lainnya kudapan, makanya onde-onde tiga biji sudah memenuhi persyaratan, bahkan kita orang dewasa makan itu kenyang,” ungkap Kiai Idris.
“Jadi jangan dianalogikan dengan orang yang suka makan, ini kan (mau dikasih) ke anak susah makan, maka diupayakan dengan edukasi orang tuanya dengan bercerita dan sebagainya,” tegasnya.
“Jadi itu yang salah paham menunya harusnya kudapan di Tapos itu, dia bikin lengkap, dengan dana segitu, itu yang jadi masalah jadi ribut,” bebernya.
*Program dalam ABT Sudah Dibahas dengan Banggar DPRD
Wali Kota Depok, Mohammad Idris menjelaskan, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, masuk ke dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kota Depok.
Dalam pembahasan ABT, lanjutnya, tentunya melibatkan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
“Maksud saya begini, kalau kita mau awasi, kan program ini sudah masuk di ABT, ABT dibicarakan dengan Banggar, dengan TAPD, dengan seluruh Perangkat Daerah, kan mendengar, harusnya semua paham ini sudah ada program begini,” jelas Kiai Idris.
“Yang komisi (DPRD) terkait itu diawasi kitanya (Pemkot), jangan sudah terjadi malah diviralkan, belum diklarifikasi, itu namanya bukan pengawasan, itu namanya ya silakan istilahkan sendiri,” tegasnya.
“Kalau enggak salah di Komisi D juga ada di Banggar, kalau banggar kan dia yg menetapkan ini oke (program masuk ABT),” ujarnya.
“Ya pokoknya jangan sampai ini, kasus kayak gini mohon maaf ya kita harus menjaga diri kita, jati diri kita,” ujar Kiai Idris.
“Kita sebagai pejabat-pejabat bisa jadi sekarang orang bisa menghormati kita, hati-hati nanti jika sudah tidak jadi pejabat, orang akan tidak menghormati kita, kita akan dilecehkan,” tuturnya.
“Maka kita jangan melecehkan orang, itu pesan saya kepada siap saja, termasuk saya dan kita semua,” tandas Kiai Idris. (rel)
